文章
  • 文章
国际

Banjir sembako jelang pencoblosan

2017年4月17日下午7点24分发布
2017年4月17日下午7:24更新

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama(kiri)berjabat tangan dengan Djarot Saiful Hidayat(kedua kiri)dan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan(kedua kanan)memeluk wakilnya Sandiaga Uno(kanan)seusai Debat Publik Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara,Jakarta,Rabu(12/4)。 Foto oleh M Agung Rajasa / ANTARA

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama(kiri)berjabat tangan dengan Djarot Saiful Hidayat(kedua kiri)dan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan(kedua kanan)memeluk wakilnya Sandiaga Uno(kanan)seusai Debat Publik Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara,Jakarta,Rabu(12/4)。 Foto oleh M Agung Rajasa / ANTARA



雅加达,印度尼西亚 - Hari pencoblosan Pilkada DKI雅加达2017年putaran dua semakin dekat。 Laporan atas berbagai dugaan tindak pelanggaran yang masuk ke Badan Pengawas Pemilu pun semakin meningkat。

Beberapa masalah yang menjadi sorotan adalah pembagian sembako gratis oleh tim sukses,partai pengusung,hingga relawan para pasangan calon。 Pagi ini,misalnya,Panitia Pengawas Pemilu(Panwaslu)雅加达Utara Desinta mengatakan ada laporan masyarakat terkait pembagian sembako。

Pembagian sembako tersebut antara lain diduga dilakukan relawan pasangan calon nomor dua Basuki“Ahok”Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat。 “Relawan dari nomor dua,iya,Pak Ahok-Djarot,”kata Desinta saat dikonfirmasi pada Senin,2017年4月17日。

Sembako yang diduga dibagikan tim sukses pangan nomor urut dua tersebut berupa 355 paket berisi beras,minyak,sarden,dan 2 bungkus mie instan。 Masing-masing dalam takaran kurang dari 1公斤。

Panwaslu Jakarta Selatan juga menemukan indikasi politik uang。 Pagi tadi,mereka menemukan bahan sembako sebanyak 2 truk di kantor Partai Persatuan Pembangunan(PPP)。

Panwaslu Jakarta Selatan sudah membawa sebagian barang bukti dan akan didalami penggunaannya。 “Apakah untuk内部partai atau bagaimana akan didalami lagi,”kata dia。

Hingga saat ini,Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mencatat ada 7 laporan dugaan politik uang pada Pilkada putaran kedua。 Sebanyak dua laporan diajukan oleh tim paslon nomor dua,dan 5 dari paslon nomor 3。

Meski paslonnya banyak dituding melakukan politik uang,Juru Bicara Timses Ahok-Djarot Raja Juli Antoni tak gentar bila Bawaslu memproses secara hukum。 Menurut dia,hal ini dapat membuktikan siapa yang berada di balik perbuatan melanggar hukum ini。

“Kami curiga ada indikasi kecurangan(dari pason lain),karena Pak Ahok selalu menekankan kampanye berbasis道德,”kata dia。 Bahkan,jika ada yang nekat'menyuap'rakyat untuk memilihnya,orang itu akan langsung dimarahi Ahok。

Namun,bila akhirnya terbukti memang relawan atau timses yang berada di balik hujan sembako ini,maka akan ditindak secara internal -tentu di luar proses hukum dari Bawaslu Jakarta。

Ia menegaskan tak pernah ada anjuran dari timses untuk membagi-bagikan sembako secara gratis atau dengan harga miring。 “Tidak ada,”kata dia。

'Merendahkan martabat rakyat'

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD)DKI Jakarta Sumarno mengatakan pemberian uang atau barang dari satu pasangan calon kepada masyarakat tidak diperbolehkan oleh undang-undang。

“Dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk barang atau uang dan via lain untuk mempengaruhi agar mereka memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu,”kata Sumarno di kantornya pada Senin,2017年4月17日。

Hal ini termasuk juga untuk Bazaar murah dengan harga miring。 Di beberapa lokasi,sembako dengan总nilai Rp 50 ribu dapat dibeli seharga Rp 5 ribu bahkan Rp 2 ribu。

Secara substansi,Sumarno menilai cara ini sama saja dengan bagi-bagi gratis。 Bila memang harga miring,seharusnya hanya pada kisaran Rp 30 ribuan saja。
“Hal-hal semacam itu juga tidak boleh,”kata dia。 Karena itu,ia mengapresiasi masyarakat yang awas dan tanggap melaporkan aksi politik uang semacam ini。

Pasangan calon dan relawan yang terbukti melakukan politik uang ini dapat dikenakan sanksi pidana。 Berdasarkan Pasal 187 a UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada,mereka akan dikenakan sanksi pidana selama 36 hingga 72 bulan dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 milyar。

Bahkan,bila pasangan calon ini memenangkan Pilkada pun hasilnya dapat dianulir,dan mereka didiskualifikasi dari kancah pertarungan politik。

“Kepada penerima juga sama.Jadi sebenarnya penerima itu juga tidak aman.Harus menolak karena terancam potensi pidana juga,”kata Sumarno。 Karena itulah ia menganjurkan supaya warga yang ditawari menolak,bahkan melaporkan kepada Bawaslu DKI Jakarta。

Baginya,penggunaan uang supaya masyarakat menggadaikan hak pilih mereka ini sangat mencederai demokrasi Indonesia。 “Pemilih seolah-olah digadaikan pilihannya hanya dengan sembako yang sangat murah itu menghina masyarakat,menghina rakyat.Gitu ya.Rakyat itu berdaulat untuk menentukan pilihannya,”kata dia。 -Rappler.com