文章
  • 文章
国际

Presiden Jokowi pastikan tindak lanjuti temuan BPK

2017年4月17日下午1:36发布
2017年4月17日下午1:36更新

Presiden Joko Widodo(kedua kanan)didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas yang membahas kebijakan pemerataan ekonomi di Istana Negara,Jakarta,Selasa(11/4)。 Foto oleh Rosa Panggabean / ANTARA

Presiden Joko Widodo(kedua kanan)didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas yang membahas kebijakan pemerataan ekonomi di Istana Negara,Jakarta,Selasa(11/4)。 Foto oleh Rosa Panggabean / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Presiden Joko“Jokowi”Widodo memastikan akan menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)terhadap potensi kerugian negara。

Laporan BPK yang terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester(IHPS)II Tahun 2016 tersebut disampaikan langsung oleh Ketua BPK Harry Azhar Aziz ke Pesiden di Istana Presiden,Senin 2017年4月17日。

Laporan tersebut antara lain mengungkap 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian实习生(SPI)。 Selain itu BPK juga menemukan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 triliun。

“Bapak Presiden segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan BPK karena beliau menginginkan pemerintahan ini secara transparan,”kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Presiden,Senin 2017年4月17日。

Pramono mengatakan Presiden Jokowi langsung memerintahkan menteri terkait dan kepada Menteri Koordinator untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan ditemukan BPK。

Presiden,Pramono melanjutkan,juga berharap semakin banyak instansi pemerintah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)。 “Dengan demikian transparansi itu menjadi kata kunci perbaikan pemerintahan,”kata Pramono。

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi,Ketua BPK Harry Azhar Azis antara lain menyoroti temuan lembaganya terkait dengan pengelolaan pendapatan pajak dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak(PNBP)。

BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak(WP)belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku。

Harry juga memaparkan temuan lembaganya tentang pengenaan tarif biaya pendidikan dan sewa Barang Milik Negara pada Perguruan Tinggi Agama Negeri yang belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan,sehingga tidak memiliki landasan hukum yang kuat。 -dengan laporan ANTARA / Rappler.com