文章
  • 文章
国际

印度尼西亚tolak isi resolusi sawit Parlemen Uni Eropa

2017年4月9日下午2:45发布
2017年4月9日下午2:45更新

KEBUN SAWIT。区域kebun sawit di Indragiri Hulu,Provinsi Riau,pada Mei 2013.Menurut绿色和平组织,perluasan lahan sawit merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan。印度尼西亚mengelola lebih dari 10 juta hektar lahan sawit。 Bisnis sawit ini telah memicu sengketa kepemilikan lahan dan akses pada sumber daya alam。 Foto oleh Bagus Indahono / EPA

KEBUN SAWIT。 区域kebun sawit di Indragiri Hulu,Provinsi Riau,pada Mei 2013.Menurut绿色和平组织,perluasan lahan sawit merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan。 印度尼西亚mengelola lebih dari 10 juta hektar lahan sawit。 Bisnis sawit ini telah memicu sengketa kepemilikan lahan dan akses pada sumber daya alam。 Foto oleh Bagus Indahono / EPA

雅加达,印度尼西亚 - Pemerintah印度尼西亚mengecam isi resolusi kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa pada Jumat,4月7日。 Dalam laporan itu, sepakat mulai mengurangi penggunaan zat metil ester di dalam biofuels pada tahun 2020 mendatang。

Resolusi juga menyepakati adanya kriteria minimum bagi semua produk yang terbuat dari kelapa sawit,antara lain harus bersifat berkelanjutan dan tidak dihasilkan dari aktivitas penggundulan hutan。 Bahkan,resolusi itu ke depannya juga akan menghapus ide sertifikasi bagi produk sawit Indonesia。

Sebanyak 640 anggota parlemen Eropa menyatakan setuju terhadap resolusi tersebut。 Hanya 18 anggota parlemen saja yang menolak。

Sejauh ini,laporan resolusi tersebut belum bersifat mengikat。 Namun,ke depannya mereka akan menyerahkan laporan tersebut ke pada Dewan Eropa dan Presiden Eropa untuk ditindak lanjuti。

Laporan tersebut didengar oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Siti Nurbaya Bakar yang pada Jumat kemarin tengah berada di Finlandia。 Dia geram mengetahui laporan tersebut lantaran Indonesia membiarkan praktik-praktik negatif demi keberlangsungan industri sawit。

Praktik yang ditulis dalam studi Komisi Uni Eropa yakni pekerja anak,pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM),penghilangan hak masyarakat adat dan korupsi。 Siti mengatakan catatan negatif yang disampaikan dalam mosi Parlemen Eropa terhadap印度尼西亚tidak dapat diterima dan merupakan bentuk penghinaan。

“Tuduhan bahwa sawit adalah korupsi,industri sawit mengeksploitasi pekerja anak,pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menghilangkan hak masyarakat adat adalah tuduhan keji dan sudah tidak lagi relevan,”ujar Menteri Siti dalam keterangan tertulis pada Jumat,4月7日。

Siti menjelaskan di bawah kepemimpinan Presiden Joko“Jokowi”Widodo praktik-praktik semacam itu justru mulai dikurangi。 Kini yang diutamakan adalah praktik 可持续管理 dalam pengelolaan sawit。

可持续发展 menjadi fokus pemerintah saat ini。 Sama seperti orientasi Parlemen Eropa dan negara-negara lain di dunia。 印度尼西亚juga termasuk yang di depan dalam upaya implementasi巴黎协定。 Kami memiliki approvalikasi巴黎协议简洁,但解决了可持续发展的问题 ,“kata dia。

Sementara,terkait masyarakat adat,menurut Siti justru Presiden Jokowi kini memberikan perhatian khusus bagi mereka。

“Hak-hak masyarakat adat diberikan berupa hutan adat。 Langkah ini masih terus berlangsung。 Begitu pula dalam tata kelola gambut dan landscape management secara keseluruhan,“tutur Siti。

Oleh sebab itu,dia menilai apa yang tertuang dalam resolusi Parlemen Eropa tidak tepat menggambarkan Indonesia saat ini。 Bagi Indonesia,isu sawit sangat sensitif,sebab melibatkan tenaga kerja yang tidak sedikit khususnya para petani。

“Ada 11,6 juta hektare lahan yang ditanami sawit di mana 41 persen merupakan tanaman petani atau small holder dengan tenaga kerja dari usaha hulu hingga ke hilir。 总计,ada sekitar 16 juta orang petani dan tenaga kerja yang dilibatkan,“kata Siti。

Tidak adil

Sebagian besar anggota Parlemen Eropa menyarankan agar perlu beralih investasi dari sawit ke minyak yang dihasilkan dari biji bunga matahari dan minyak rapeseed(canola)。 Aturan ini tentu bisa merugikan petani印度尼西亚。

Bahkan,Siti mengilai langkah tersebut tidak pas。 Dia mengatakan jika dunia ingin印度尼西亚menjadi bagian penting dalam lingkungan全球dan paru-paru dunia,maka dunia harus percaya印度尼西亚dapat menyelesaikan persoalan yang ada di dalam negerinya。

“Dunia seharusnya juga mengakui kontribusi印度尼西亚selama ini。 Bagaimana kami berupaya untuk mengatasi kebakaran hutan,menata 森林治理 ,tata kelola gambut,menjaga keanekaragaman hayati,栖息地orang utan,harimau dan gajah。 Ini semua merupakan kontribusi印度尼西亚terhadap lingkungan全球,“kata Siti。

Dia menegaskan hal tersebut tidak mudah。 Tapi alih-alih memberikan pernyataan bernada skeptis dan menghina,mereka seharusnya memberikan Indonesia kesempatan。

Siti mengatakan akan melaporkan terkait isu ini kepada Presiden Jokowi。 Sementara,kepada dunia usaha,Siti berharap agar mereka tetap bekerja sebagaimana mestinya sesuai aturan dan tidak terpengaruh oleh resolusi Parlemen Eropa tersebut。 - Rappler.com

BACA JUGA: