文章
  • 文章
国际

Ade Komarudin tak ingin Partai Golkar bubar karena tersandung proyek KTP Elektronik

2017年4月7日下午3点24分发布
2017年4月7日下午3:24更新

SAKSI。 Mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin memasuki ruangan sebelum bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor,Jakarta,Kamis,4月6日。 Foto oleh Akbar Nugroho Gumay / ANTARA

SAKSI。 Mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin memasuki ruangan sebelum bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor,Jakarta,Kamis,4月6日。 Foto oleh Akbar Nugroho Gumay / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Sidang kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik kerap disorot publik setiap kali diselenggarakan。 4月6日,Termasuk sidang ke-7 yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Kamis。

Pengunjung dan media ramai-ramai mengambil posisi terbaik untuk mengabarkan jalannya persidangan。 Ada 11 saksi yang rencananya dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum(JPU)。 Usai sesi pertama yang menghadirkan Ketua DPR Setya Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat,Anas Urbaningrum,JPU kemudian memangil Markus Nari dan Ade Komaruddin。

Baik Markus dan Ade sama-sama berasal dari Fraksi Partai Golkar namun menduduki posisi yang berbeda。 Ade merupakan Sekretaris Fraksi Partai Golkar ketika proyek KTP Elektronik tengah dikerjakan。 Dia diketahui kerap menjalin komunikasi yang intens dengan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto。

Dalam sesi persidangan di pagi hari,Setya mengakui memang kerap menyambangi kediaman Ade pada malam hari。 Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh John Halasan Butar-Butar,Setya mengaku kerap membikrakan masalah内部fraksi,jadwal dan kegiatan di fraksi。 Dia membantah di antara keduanya ada diskusi mengenai proyek pengadaan KTP Elektronik。

Sementara,Markus masih duduk di Komisi II。 Selain berasal dari Partai Golkar,keduanya juga kompak soal satu hal lainnya yakni sama-sama satu suara membantah pernah menerima uang yang mengalir dari proyek KTP Elektronik。 Padahal,dalam lembar dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK),Ade disebut menerima uang senilai US $ 100 ribu,sedangkan Markus diberikan uang sebesar Rp 4 miliar dan US $ 13 ribu。 BACA : )

“Tidak。 Saya tidak pernah menerima。 Yakin,saya tidak pernah menerimanya,“kata Markus ketika ditanya majelis hakim sole kebenaran laporan penerimaan uang tersebut。

Mendengar jawaban itu,kuasa hukum terdakwa II Sugiharto langsung memberondong Markus dengan pertanyaan。

“Pak Markus,pasti masih ingat bulan Maret lalu waktu itu Sugiharto menelepon bapak untuk janjian di Senayan,restoran bebek untuk kasih uang Rp 4 miliar?”tanya kuasa hukum terdakwa 2。

Markus yang mendapat pertanyaan itu mengaku tidak paham apa yang dibicarakan oleh kuasa hukum Sugiharto。 Tak percaya dengan pernyataan Markus,Sugiharto pun ikut berbicara。 Dia mengatakan pernah memberikan uang tunai tersebut kepada Markus Nari di sebuah restoran di daerah Senayan,Jakarta Pusat。

“Saya kasih Rp 4 miliar ke dia(Markus)di Senayan dan diterima langsung olehnya,Yang Mulia,”tutur Sugiharto di hadapan majelis hakim。

Hakim kemudian mengonfirmasi pernyataan itu ke Markus。 Tetapi,dia tetap teguh pada jawabannya semula dan mengaku tidak pernah mendengar lokasi yang disebut oleh Sugiharto dan kuasa hukumnya。

“Tidak pernah Yang Mulia。 Saya saja tidak tahu itu(Restoran Bebek)di mana,“kata dia。

Sementara,Ade mengatakan tidak pernah menerima uang apa pun dari Irman,terdakwa I. Dia juga mengaku tidak ada kaitan sama sekali dengan proyek pengadaan KTP Elektronik,terutama mulai dari perencanaan,apalagi pelaksanaan,tidak menerima,“kata Ade di Pengadilan Tipikor。

Menurut Ade,tidak masuk logika jika dia disebut menerima uang di rumah dinas kompleks DPR。 Sebab,sejak tahun 2005,dia sudah tidak lagi tinggal di sana。

“Sejak 2005,alhamdulilah saya sudah punya rumah sendiri。 Saya sekali lagi tidak pernah terima,tidak pernah tinggal di kompleks DPR dan tidak punya keponakan,“kata dia。

Tak ingin partai bubar

Dalam persidangan,Ade juga mengungkapkan dia pernah mengingatkan Aburizal“Ical”Bakrie untuk berpesan kepada Setya Novanto。 Isinya,琼脂Ical mengingatkan Setya supaya tak ikut bermain dalam proyek pengadaan KTP Elektronik。

“Saya sampaikan,didasari info yang beredar di luar,isu,media,bisik-bisik dan sebagainya,terus terang saja saya tidak tahu bagaimana kebenarannya,tetapi saya wajib mengingatkan kepada pimpinan partai,Bang Ical,”tutur Ade。

Dia mengatakan tidak ingin partainya bubar hanya karena tersangkut kasus proyek KTP Elektronik。 Dia khawatir masa depan partainya akan suram seandainya Ketua Umum mereka ternyata terbukti menerima aliran uang proyek dengan anggaran Rp 5,9 triliun itu。

“Saya bilang(ke Aburizal),Bang saya ini di Golkar anggota DPR dari tahun 1997. Saya sangat mencintai partai ini karena saya jadi anggota DPR sampai hari ini。 Saya cuman berkeinginan abang mengingatkan,saya takut Pak Novanto terlibat dalam masalah ini,“kata Ade。 - Rappler.com