文章
  • 文章
国际

Anas Urbaningrum yakin tak merasa terima uang proyek e-KTP

2017年4月6日下午3:11发布
2017年4月6日下午3:12更新

雅加达,印度尼西亚 - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat,Anas Urbaningrum akhirnya hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus mega korupsi pengadaan KTP Elektronik pada Kamis,4月6日。 Anas dijadikan saksi lantaran namanya disebut oleh Bendahara Umum Partai Demokrat,Nazaruddin ikut menerima uang dari proyek tersebut。

Pada persidangan Senin,4月2日,Nazaruddin mengatakan Anas menerima uang sebesar US $ 3 juta dan Rp 20 miliar。 Uang senilai Rp 20 miliar dibutuhkan Anas secara mendesak untuk kepentingan pencalonannya dalam Kongres Partai Demokrat sebagai Ketua Umum。

Sementara,dalam lembar dakwaan,mantan anggota Komisi II DPR itu tertulis menerima uang senilai US $ 5,5 juta。 BACA : )

Seperti saksi lainnya,Anas pun membantah pernah menerima uang tersebut。 Bahkan,dia menyebut keterangan yang disampaikan Nazaruddin adalah cerita fiksi dan tidak lebih dari sekedar fitnah。

“Saya mengikuti cerita(korupsi e-KTP)dan dikatakan menerima dana pada bulan April 2010 untuk kepentingan kongres。 Sementara,yang saya ikuti di surat dakwaan,Kemendagri baru menyampaikan usulan pada bulan Mei 2010. Anggaran dibahas pada Agustus dan September。 Ini tidak masuk akal,“tutur Anas di Pengadilan Tipikor pada Kamis,4月6日。

Pasalnya,dia sudah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR pada bulan Mei 2010. Sehingga,dia bingung bisa disebut sebagai orang yang mengendalikan anggaran proyek KTP Elektronik。 Apalagi sampai disebut menerima uang Rp 20 miliar yang kemudian diletakan di ruang kerja bendahara fraksi。

“Kalau perlu bisa dicek kamera pengawas(CCTV)di ruang bendahara umum Partai Demokrat。 Saya yakin,haqqul yaqin di atas sumpah saya,saya tidak menerima uang proyek e-KTP,“kata Anas tegas。

Hal lain yang tidak masuk ke dalam logikanya yakni ketika hakim menanyakan istilah“kawal anggaran”proyek KTP Elektronik。 Anas mengaku tidak paham apa makna“mengawal”anggaran tersebut。 Pasalnya,anggaran yang diajukan ke DPR dan berasal dari Kementerian atau lembaga sudah rinci serta jelas。

“Jadi,untuk apa lagi ada yang namanya pengawal anggaran?”tanya Anas kepada Majelis Hakim。

Kalau pun ada instruksi dari Partai Demokrat,Anas mengklarifikasi hanya dalam bentuk arahan untuk selalu mendukung kebijakan pemerintah。 Kalau soal pengadaan proyek KTP Elektronik,dia mengaku tidak tahu。

Fiksi,fantasi dan fitnah

Dalam persidangan,Anas menjelaskan bahwa pengakuan Nazaruddin pada Senin,4月2日tidak lebih dari sekedar fiksi,fantasi dan fitnah。 DDia mengatakan ketika proyek e-KTP bergulir,dia mengaku tengah disibukan isu lain,yakni memastikan agar usulan pembentukan pansus Bank Century digugurkan di DPR。 Hal itu sesuai dengan arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat,Presiden SBY。

“Kami berjibaku dan melobi ke beberapa tempat agar hak angket tidak jadi dilakukan。 Namun,pada akhirnya di rapat paripurna usulan tersebut disetujui。 Akhirnya kami pun setuju dengan hak angket dan pansus dibentuk hingga bulan Maret 2010,“kata dia。

Artinya,jika pemikirannya sudah tercurah mengurus agar tak dibentuk pansus Bank Century,maka tak mungkin dia tak punya waktu untuk mengurus hal lain,termasuk penganggaran KTP Elektronik。

Sementara,untuk pemenangan dirinya sebagai Ketua Umum,Anas berani menjamin sumber keuangannya jelas dan tak menggunakan uang dari proyek KTP Elektronik。

“Tentu saya mengeluarkan dana untuk maju menjadi Ketua Umum,tetapi itu sesuai dengan kemampuan。 Bukan saya yang menginginkan untuk jadi Ketua Umum,tapi para relawan yang meminta。 Mereka pula yang membantu untuk mengumpulkan dananya,“tutur dia。

Anis bahkan bersedia dikonfrontir dengan semua pihak yang menudingnya pernah menerima uang proyek KTP Elektronik,termasuk Nazaruddin。 Dia pun menyarankan agar KPK turut memanggil mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group,Yulianis,agar bisa mengklarifikasi langsung mengenai cerita mengalirnya uang proyek KTP Elektronik untuk Kongres Partai Demokrat tahun 2010 lalu di Bandung。

Selain Anas,Setya Novanto ikut duduk di kursi saksi。 Selain keduanya,KPK juga berencana menghadirkan sembilan saksi lainnya itu:

1.Achmad Fauzi(Direktur PT Quadra解决方案)
2.Dudy Susanto(PT Softob Technology Indonesia)
3. Ade Komarudin(mantan Ketua DPR)
4. Anang Sugiana Sudiharjo(Direktur Utama PT Quadra解决方案)
5. Suciati(pensiunan PNS Ditjen Dukcapil)
6. Markus Nari(Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar)
7. Evi Andi Noor Alam
8. Johares Richard Tanjaya
9. Yimmy Iskandar Tedjasusila

- Rappler.com